597 Proyek APBA tak Selesai, Banyak Digarap Kontraktor Dadakan

Share This

BANDA ACEH - Hingga menjelang akhir tahun, sebanyak 597 paket proyek APBA 2013 yang bertabur di berbagai daerah belum mampu diselesaikan oleh kontraktornya. Kalangan LSM antikorupsi mengatakan, penyebab banyaknya proyek tak selesai karena pekerjaannya dilakukan kontraktor dadakan.

Data jumlah proyek yang terancam tak selesai hingga akhir tahun 2013 ini berdasarkan publikasi Tim P2K APBA Setda Aceh dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBA 2013 bulan ke-12, Selasa 3 Desember 2013. Data itu juga diterima Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian.

Menurut Alfian, total paket proyek APBA 2013 yang dilelang tahun ini mencapai 3.927 paket. Dari jumlah itu, sampai 3 Desember 2013, yang realisasi fisik di atas 95 persen atau berstatus biru sebanyak 2.839 paket. Yang realisasi fisik 90-94 persen atau berstatus hijau 590 paket, dan yang realisasi fisik 85-89 persen atau yang berstatus kuning 103 paket.

“Penyebab masih banyaknya proyek yang belum selesai selain pengesahan APBA-nya terlambat dan banyak perencanaan kurang matang, juga disebabkan banyak rekanan dadakan yang muncul setelah dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dilantik menjadi Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh,” kata Alfian kepada Serambi, Jumat (6/12).

Alfian juga mendapat informasi bahwa Pemerintah Aceh telah memohon kepada Dirjen Anggaran Keuangan Daerah Kemendagri agar diberikan izin untuk penambahan masa kerja selama 50 hari, tapi permohonan itu belum ditanggapi oleh pihak Kemendagri.

Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani juga menanggapi soal masih banyaknya proyek APBA yang belum selesai dan upaya Pemerintah Aceh memohon penambahan waktu 50 hari ke Kemendagri. Askhalani hampir bisa memastikan, Mendagri tidak akan menjawab surat permohonan tersebut.

Seharusnya, kata Askhalani, Pemerintah Aceh jangan terus meminta keringanan dari pusat atas kelalaian dan ketidaktepatan waktu dalam mengesahkan RAPBA. Proyek-proyek fisik APBA 2013 yang belum selesai sampai bulan ini, faktor penyebabnya karena pengesahan RAPBA terlambat sehingga berdampak pada terlambatnya tender, teken kontrak, dan lainnya.

Dampak ikutannya, lanjut Askhalani, daya serap keuangan APBA menjadi rendah. Hingga 3 Desember 2013 daya serap APBA baru mencapai 60 persen atau senilai Rp 7,407 triliun dari pagu Rp 12,398 triliun.

Anggaran yang belum terserap itu, kata Askhalani sudah termasuk anggaran sisa mati yang proyeknya tak dapat dilaksanakan tahun ini nilainya mencapai Rp 915,2 miliar. Sementara belanja tidak langsung dan rutin pegawai negeri, berupa gaji, operasi kantor, perjalan dinas, TPK, biaya lembur beban kerja, dan lainnya, daya serap keuangannya rata-rata sudah mencapai di atas 90 persen. “Kondisi ini sangat tidak berimbang, sudah berat diongkos,” demikian Askhalani (Serambi Indonesia)