BANDA ACEH - Badan Musyawarah
(Bamus) DPRA, dalam rapatnya, Jumat (6/12) menyekapati jadwal pengukuhan Wali
Nanggroe pada 16 Desember 2013 atau setelah paripurna pengesahan lima rancangan
qanun (raqan) menjadi qanun, termasuk Raqan Hukum Acara Jinayah.
Wakil
Ketua DPRA, Sulaiman Abda kepada Serambi seusai rapat Bamus di gedung DPRA,
kemarin mengatakan, kelima raqan yang disepakati untuk diparipurna Senin depan
yaitu Raqan Hukum Acara Jinayah, Raqan RPJM, Raqan Kesra, Raqan Pariwisata, dan
Raqan SOTK Sekretariat (Kitabul) Lembaga Wali Nanggroe.
Setelah pengesahan kelima raqan
itu, kata Sulaiman Abda, akan dilanjutkan dengan paripurna pengukuhan Wali
Nanggroe yang dijadwalkan pada 16 Desember 2013. Jadwal pengukuhan Wali
Nanggroe itu ditetapkan pertama karena pada 13 Desember 2013 Raqan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat (SOTK) Lembaga Wali Nanggroe telah
disahkan bersama empat raqan lainnya.
Setelah
pengukuhan Wali Nanggroe, bisa diikuti dengan pelantikan pejabat yang akan
mengisi jabatan Sekretaris Wali Nanggroe bersama lima kepala bidang dan 15
kepala seksinya.
Sedangkan mengenai revisi qanun
WN, kata Sulaiman Abda, sampai kini terus dilakukan Pansus XIX DPRA. Jika pada
minggu kedua nanti pembahasan revisi qanunnya telah selesai, maka hasil revisi
qanun WN itu bisa dimasukkan ke dalam kelompok pengesahan raqan prioritas 2013
lainnya yang telah dijadwalkan sidang paripurna pada minggu ketiga bulan ini.
Untuk paripurna kedua bulan ini,
menurut Sulaiman Abda telah dijadwalkan pada 18-20 Desember dan akan
dilanjutkan paripurna RAPBA 2014 pada 26-31 Desember 2013. “Jika tidak ada
halangan, RAPBA 2014 itu akan disahkan akhir tahun ini. Tujuannya, supaya masa
kerja pelaksanaan proyek APBA 2014 nanti cukup waktu, tidak seperti tahun ini,”
demikian Sulaiman Abda. (serambi Indonesia).