REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan segera menyurati Kapolri untuk
mempercepat turunnya keputusan izin Polwan berjilbab.
Dari
hasil rapat pengurus harian, sambil menunggu izin tertulis Kapolri turun, MUI
mengimbau jajaran Kepolisian untuk tidak menghentikan Polwan yang sudah berjilbab.
MUI juga mengimbau agar Polwan berjilbab tidak didiskriminasi.
Wakil
Sekjen MUI, Welya Savitri, meminta Polwan yang sudah berjilbab jangan diganggu.
''Tidak mungkin sudah berjilbab dilepas lagi. Itu mempermainkan agama,'' kata
dia, Selasa (17/12). Ia mengapresiasi dan mendukung Kapolres yang menghormati
keputusan Polwan dijajarannya untuk menggunakan jilbab. Welya juga meminta
Polwan yang sudah berjilbab untuk bertahan.
Rencananya,
Jumat (20/12) MUI akan kembali menggelar rapat dengan mengundang ormas-ormas
Muslimah untuk membahas jilban Polwan.
Dari
pengamatan Republika, di Polres Kota Bogor, seorang Polwan terlihat mengenakan
jilbab seperti jilbab Polwan Aceh setelah ada izin lisan dari Kapolri. Satu
Polwan itu menambah jumlah Polwan berjilbab yang sebelumnya sudah dahulu
dilakukan seorang polwan lainnya.
Mereka
tetap mengenakan jilbab kendati Kapolri menarik izin lisannya. Sejauh ini,
kedua Polwan berjilbab di jajaran Polres Kota Bogor terlihat tidak kesulitan
menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat.