SIGLI
- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, mengesahkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie 2014 sebesar Rp 1,2 triliun.
Namun, mayoritasnya digunakan untuk belanja pegawai, dimana hanya sebagian
kecil untuk sektor publik.
"Sangat
disayangkan, besarnya anggaran APBK Pidie ternyata tidak mampu mengakomodir
hasil Musrenbang yang diusulkan masyarakat dari sesa dan kecamatan," kata
Bupati Pidie Sarjani Abdullah dalam penutupan pembahasan anggaran, Selasa
(17/12).
Akibatnya,
kata Bupati, besarnya anggaran Pemkab Pidie 2014, hanya untuk anggaran belanja
pegawai,. "Padahal belanja pegawai telah disiapkan pemerintah pusat setiap
tahunnya, dengan jumlah yang cukup," ujar Bupati.
"Target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp 86 Miliar lebih juga tak mampu
memenuhi aspirasi masyarakat, disamping pendapatan lain yang sah, termasuk dana
transfer daerah yang bersumber dari APBA dan APBN," tambah Sarjani.
Hal
senada juga disampaikan ketua fraksi
gabungan DPRK Pidie T. Yasman Saputra . Dimana menurutnya, jumlah APBK Pidie
2014 yang besar, seharusnya mampu meyerap aspirasi masyarakat. Namun disadari
untuk manampung aspirasi masyarakat di setiap Musrenbang Kecamatan, ternyata
belum mampu dipenuhi oleh anggaran APBK Pidie sebesar Rp 1,2 Triliun.
Sementara
laporan Bupati Pidie pada penutupan APBK menyebutkan masih banyak rencana dan
program yang telah diusulkan oleh Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) atau melalui penjaringan aspirasi masyarakat
melalui Musrenbang belum mampu terpenuhi dalam anggaran tersebut.
"Keterbatasan sumber dana pembangunan
mengharuskan kita untuk menyusun sakala prioritas terhadap berbagai kegiatan.
Hal itu disebabkan karena dalam struktur anggaran 2014 masih terlihat jumlah
belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Kondisi
tersebut tidak bisa dihindari karena banyaknya jumlah PNS administrasi dan
fungsional yang berdampak terhadap besarnya belanja pegawai," kata Bupati
Pidie Sarjani Abdullah (acehonline.info)